Bima

Masa pendudukan Belanda
Sejak Perjanjian 1908, Bima menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Makassar. Struktur pemerintahan Bima pun diubah. Awalnya, pemerintahan Bima terdiri dari Sara Sara (dipimpin oleh wakil Sultan), Sara Tua (dewan perwakilan) dan Sara Hukum (dipimpin Qadi, Hakim syariat Islam). Setelah Belanda berkuasa, Sara Hukum dihapuskan.

Akhir masa pendudukan Belanda
Pasukan payung Bala Tentara Dai Nippon telah berhasil menduduki Tarakan dan Makassar. Penembakan yang meledakan terminal bensin di pulau Kambing serta penembakan pelataran istana Bima oleh pesawat Jepang merupakan tembakan peringatan dan pemberitahuan bahwa pertahanan Hindia Belanda bagian timur sudah ditaklukkan oleh Jepang pada 1942. Akhirnya, pada 9 Maret 1942, panglima tertinggi pasukan Hindia Belanda bersama Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati.

5 April 1942, para laskar berencana untuk melakukan aksi perampasan kekuasaan. Pada malam hari menjelang hari yang direncanakan itu, laskar anggota serdadu KNIL menawan komandannya sendiri dan melucuti senjata serdadu KNIL. Setelah itu, mereka berpencar mengincar beberapa target penting. Pada hari yang direncanakan, para laskar berhasil menahan beberapa pejabat penting Belanda.

Sementara itu, di Sumbawa Besar, sedang dikembangkan isu bahwa Sultan Bima dan orang orang Belanda sudah ditangkap dan dipenjarakan. Asisten Residen meminta bantuan polisi dan Serdadu KNIL untuk melepaskan Sultan Bima dan orang-orang Belanda dari tangan pemberontak. Sultan Sumbawa pun terpancing. Pasukan Sumbawa dikerahkan untuk melancarkan serangan ke Bima pada 12 April 1942.

Untuk menghadapi kedatangan pasukan Sumbawa,sebuah rapat diadakan bersama Sultan Bima dan Laskar Bima. Setelah dipersilahkan oleh Sultan, laskar Bima melintasi jalan lintas Sumbawa - Bima. Pada waktu subuh, akhirnya terjadi baku tembak antara laskar Bima dengan pasukan Sumbawa.

Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, laskar Bima tiba-tiba menghentikan pertempuran sembari mengutus seseorang untuk bertemu dengan pimpinan pasukan dari Sumbawa. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran. Mereka sadar bahwa pertempuran itu hanyalah taktik politik adu domba yang dilakukan Hindia Belanda. Setelah kejadian itu, terjadi beberapa insiden perlawanan terhadap pemerintah Belanda, hingga akhirnya Belanda memutuskan untuk meninggalkan Bima.

Masa pendudukan Jepang
Jepang datang di Sumbawa Besar pada 14 Mei 1942 dan datang di Bima pada 17 Mei 1942. Sultan, para pemimpin lokal dan seluruh penduduk menyambut kedatangan tentara Jepang. Sultan menyerahkan tahanan orang-orang Belanda kepada tentara Jepang.

Sejak saat itu, Bima pun menjadi sasaran pengeboman tentara sekutu, sehingga pusat kerajaan dipindahkan ke kampung Dodu. Bahan makanan pokok sulit didapat karena diangkut habis untuk keperluan logistik tentara Jepang. Penduduk Bima banyak yang dijadikan Romusha. Sultan diminta pemerintah Jepang untuk menyediakan Jugun Ianfu. Sultan menolak permintaan tersebut. Sultan menyarankan dan menganjurkan kepada para orang tua agar segera menikahkan anak gadis mereka. Perkawinan pada masa itu dikenal masyarakat Bima dengan istilah nika baronta (nikah berontak). Dengan usaha seperti itu, tentara Militer Jepang mengurungkan niatnya.

Akhir masa pendudukan Jepang
Pada 14 Agustus 1945, beberapa tokoh masyarakat telah mengetahui kekalahan Jepang. Selanjutnya, informasi kemerdekaan ini diperoleh secara resmi oleh Sultan Muhammad Salahuddin dari utusan Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Diinformasikan juga bahwa telah dibentuk Komite Nasional Indonesia Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja, Bali.

Berdasarkan keterangan tersebut, beberapa pemuka masyarakat mendatangi pimpinan tertinggi pemerintah Militer Jepang Sumbawa Timur, Jendral Mayor Tanaka, untuk menyerahkan kembali pemerintahan kepada Bima. Jenderal Mayor Tanaka menyerahkan kekuasaan pemerintahan sipil kepada pemerintah Kerajaan Bima pada 31 Agustus 1945. Sejak saat itu, pemerintah Kerajaan Bima secara de facto memegang kedaulatan Bima dan Dompu.

29 Desember 1945, para pejuang mengepung dan merampas gudang senjata milik Jepang. Senjata tersebut dengan segera dibagi-baikan kepada para pejuang yang sudah dilatih memakai senjata api (para mantan anggota Heiho, Seinendan, Peta dan Keibodan). Pendistribusian senjata segera dilakukan karena khawatir dengan kedatangan tentara Sekutu dan NICA sebentar lagi ke Bima.

Kedatangan NICA dan Sekutu
Pada awal 1946, NICA mendarat di Sumbawa Besar. NICA memberitahukan kepada Sultan Bima agar menerima NICA dengan baik, tanpa perlawanan. Sultan melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, menghasilkan keputusan untuk menolak kedatangan Sekutu. Menanggapi keputusan ini, perundingan dilaksanakan di atas kapal perang Australia yang berada di perairan Teluk Bima. Sultan diancam oleh pihak Sekutu sebagai tuduhan penjahat perang, sementara itu senjata penggempur sudah diarahkan ke Bima. Sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekutu dan NICA masuk ke Bima, menangkap anggota TKR, laskar, anggota KNID dan para penduduk yang menolak kedatangan Sekutu dan NICA.

NICA akhirnya kembali berkuasa di Bima. Sultan Bima ditekan oleh Australia untuk menaati pemerintah Militer Jepang sebagai "pengamanan ketertiban umum". 8 Januari 1946, pasukan Jepang secara tiba-tiba mengepug markas API di Tente untuk menangkap semua yang berada disitu. Mereka dikumpulkan di pasar Tente untuk dihukum karena telah menyerang markas Jepang dan merampas senjata.

Van Mook, sebagai pejabat tertinggi Kerajaan Belanda di Indonesia mengundang kepala-kepala pemerintah Indonesia untuk mengadakan konferensi Malino. Van Mook membujuk penguasa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI.

Bergabung dengan Republik Indonesia
1950, Sultan Mahmud Salahuddin (Sultan Bima) mengadakan pertemuan dengan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa untuk membentuk dewan raja-raja sepulau Sumbawa. Mereka membuat pernyataan bahwa Sultan Bima, Dompu dan Sumbawa berlepas diri dari Negara Indonesia Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Kerajaan Bima berubah statusnya menjadi derah Swapraja Bima, lengkap dengan DPRD Swapraja Bima pada 1950.