Bima: Difference between revisions
→Akhir masa pendudukan Jepang
Altilunium (talk | contribs) (Created page with "=== Masa pendudukan Belanda === Sejak Perjanjian 1908, Bima menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Makassar. Struktur pemerintahan Bima pun diubah. A...") |
Altilunium (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1:
Kesultanan Bima adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumbawa, NTB. Kekuasaan dan pengaruh Bima meliputi Pulau Sumbawa bagian timur hingga pulau Flores.
=== Masa pendudukan Belanda ===
Sejak Perjanjian 1908, Bima menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Makassar. Struktur pemerintahan Bima pun diubah. Awalnya, pemerintahan Bima terdiri dari Sara Sara (dipimpin oleh wakil Sultan), Sara Tua (dewan perwakilan) dan Sara Hukum (dipimpin Qadi,
Sumiyati (2020) "[http://diakronika.ppj.unp.ac.id/index.php/diakronika/article/view/128/66 Kondisi Politik di Kesultanan Bima]" Diakronika Vol 20 No 1</ref>
Line 17 ⟶ 19:
Jepang datang di Sumbawa Besar pada 14 Mei 1942 dan datang di Bima pada 17 Mei 1942. Sultan, para pemimpin lokal dan seluruh penduduk menyambut kedatangan tentara Jepang. Sultan menyerahkan tahanan orang-orang Belanda kepada tentara Jepang.
Sejak saat itu, Bima pun menjadi sasaran pengeboman tentara sekutu, sehingga pusat kerajaan dipindahkan ke kampung Dodu. Bahan makanan pokok sulit didapat karena diangkut habis untuk keperluan logistik tentara Jepang. Penduduk Bima banyak yang dijadikan Romusha. Sultan diminta pemerintah Jepang untuk menyediakan Jugun Ianfu. Sultan menolak permintaan tersebut. Sultan menyarankan dan menganjurkan kepada para orang tua agar segera menikahkan anak gadis mereka. Perkawinan pada masa itu dikenal masyarakat Bima dengan istilah nika baronta (nikah berontak). Dengan usaha seperti itu, tentara Militer Jepang mengurungkan niatnya.<ref name="s"/>
=== Akhir masa pendudukan Jepang ===
Line 24 ⟶ 26:
Berdasarkan keterangan tersebut, beberapa pemuka masyarakat mendatangi pimpinan tertinggi pemerintah Militer Jepang Sumbawa Timur, Jendral Mayor Tanaka, untuk menyerahkan kembali pemerintahan kepada Bima. Jenderal Mayor Tanaka menyerahkan kekuasaan pemerintahan sipil kepada pemerintah Kerajaan Bima pada 31 Agustus 1945. Sejak saat itu, pemerintah Kerajaan Bima secara de facto memegang kedaulatan Bima dan Dompu.
29 Desember 1945, para pejuang mengepung dan merampas gudang senjata milik Jepang. Senjata tersebut dengan segera dibagi-
=== Kedatangan NICA dan Sekutu ===
Pada awal 1946, NICA mendarat di Sumbawa Besar. NICA memberitahukan kepada Sultan Bima agar menerima NICA dengan baik, tanpa perlawanan. Sultan melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, menghasilkan keputusan untuk menolak kedatangan Sekutu. Menanggapi keputusan ini, sebuah perundingan antara Bima dengan Sekutu dilaksanakan di atas kapal perang Australia yang berada di perairan Teluk Bima. Sultan diancam oleh pihak Sekutu sebagai tuduhan penjahat perang, sementara itu senjata penggempur sudah diarahkan ke Bima. Sultan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekutu dan NICA masuk ke Bima, menangkap anggota TKR, laskar, anggota KNID dan para penduduk yang menolak kedatangan Sekutu dan NICA.
NICA akhirnya kembali berkuasa di Bima. Sultan Bima ditekan oleh Australia untuk menaati pemerintah Militer Jepang sebagai "pengamanan ketertiban umum". 8 Januari 1946, pasukan Jepang secara tiba-tiba mengepug markas API di Tente untuk menangkap semua yang berada disitu. Mereka dikumpulkan di pasar Tente untuk dihukum karena telah menyerang markas Jepang dan merampas senjata.
Van Mook, sebagai pejabat tertinggi Kerajaan Belanda di Indonesia mengundang kepala-kepala pemerintah Indonesia untuk mengadakan konferensi Malino. Van Mook membujuk penguasa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI.
=== Bergabung dengan Republik Indonesia ===
| |||