Dana Operasional Presiden: Difference between revisions -

Line 21:

DOP tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tahun 2019, DOP adalah Rp 110 miliar (realisasi 52% / Rp 57,2 miliar). Tahun 2020, alokasi anggaran Rp 116,2 miliar (realisasi 67% / Rp 77,9 miliar). Tahun 2021, Rp 119,7 miliar (realisasi 86% / Rp 102,4 miliar). Tahun 2022 Rp 160,9 miliar (realisasi 86% / Rp 138,3 miliar). Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar (realisasi 82% / Rp 127,8 miliar). Tahun 2024, alokasi anggaran Rp 138,3 miliar (realisasi sampai bulan Maret -April telah terserap Rp 18,7 miliar / 14%) [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024].|||[https://www.youtube.com/watch?v=KptRBr1qpKo&t=5h14m7s Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. hal 1050] }}

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tahun 2019, DOP adalah Rp 110 miliar (realisasi 52% / Rp 57,2 miliar). Tahun 2020, alokasi anggaran Rp 116,2 miliar (realisasi 67% / Rp 77,9 miliar). Tahun 2021, Rp 119,7 miliar (realisasi 86% / Rp 102,4 miliar). Tahun 2022 Rp 160,9 miliar (realisasi 86% / Rp 138,3 miliar). Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar (realisasi 82% / Rp 127,8 miliar). Tahun 2024, alokasi anggaran Rp 138,3 miliar (realisasi sampai bulan Maret -April telah terserap Rp 18,7 miliar / 14%) [vide keterangan Menteri Keuangan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024].|||Mahkamah Konstitusi (2024) "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024" hal 1050<ref name="mk">Mahkamah Konstitusi (2024) "[https://www.youtube.com/watch?v=KptRBr1qpKo&t=5h14m7s Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024]" hal 1050</ref> }}

== Referensi ==