Sumedang

Sejarah

Tembong Agung

Menurut naskah-naskah kuno yang terdapat di Museum Prabu Geusan Ulun, pada mulanya Sumedang adalah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembong Agung dengan raja bernama Prabu Galuh Hadji Adji Putih.

Sumedanglarang

Pada masa pemerintahan Prabu Tuntang Buana (dikenal juga dengan Prabu Tadjimalela), kerajaan Tembong Agung berganti nama menjadi Kerajaan Sumedanglarang. Kerajaan Sumedanglarang mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Pangeran Angka Widjaya (Prabu Geusan Ulun). Pada 22 April 1579, Prabu Geusan Ulun dinobatkan menjadi Prabu Sumedang Larang oleh Prabu Siliwangi.

Kerajaan Sunda runtuh pada 1579 akibat serangan dari Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanudin. Sunda terpecah menjadi empat pusat kekuasaan : Banten, Cirebon, Sumedanglarang dan Galuh. Sumedanglarang berusaha tampil sebagai penerus Sunda, tetapi usaha tersebut sulit dilakukan karena adanya kekuatan kerajaan lain yang mengepung dari berbagai arah. Ada Kesultanan Banten dari barat, ada Kesultanan Cirebon dari utara, ada Kerajaan Mataram dari timur.

Geusan Ulun pergi ke Cirebon dan masuk Islam. Kemudian ia berguru ke Demak untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Setelah berguru Geusan kembali ke Cirebon. Di Cirebon, Geusan tertarik pada Ratu Harisbaya, istri Sultan Cirebon. Ratu Harisbaya dibawa lari oleh Geusan ke Sumedang. Hal ini menyulut perang antara Cirebon dan Sumedanglarang. Pertikaian ini selesai ketika Sumedanglarang memberikan wilayah Majalengka kepada Cirebon, sebagai penebus kesalahannya kepada Sultan Panembahan Ratu (Sultan Cirebon)

Akibat masalah ini, banyak rakyat yang meninggalkan Sumedang. Sumedanglarang menjadi lemah. Ketika ancaman dari Mataram datang, Sumedanglarang tidak memiliki kekuatan yang memadai. Putra Geusan, Aria Suryadiwangsa I, menggantikan ayahnya sebagai penguasa, kemudian menyerahkan Sumedanglarang kepada Mataram pada sekitar 1620. Nama wilayah Sumedanglarang kemudian diganti menjadi Priangan.

Priangan

Sultan Agung, sebagai penguasa Mataram, memberikan pemerintahan kepada Aria Suryadiwangsa I sebagai pemimpin wilayah Priangan dengan gelar Pangeran Dipati Kusumadinata I atau Rangga Gempol I.

Wilayah "Priangan" ini juga meliputi daerah Galuh yang sudah lebih dahulu dikuasai Mataram pada 1595. Sultan Mataram membagi wilayah Priangan menjadi kabupaten-kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Dari bupati-bupati tersebut, yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar akan dipilih sebagai seorang wedana bupati, yang bertugas mengoordinasikan para bupati tersebut. Rangga Gempol I terpilih menjadi wedana bupati pertama. Sultan Mataram meminta bantuannya untuk menaklukkan daerah Sampang, Madura.

Jabatan penguasa Sumedang diberikan Rangga Gempol I kepada adiknya, Rangga Gede. Setelah Rangga Gempol I meninggal, anaknya yang bernama Aria Suryadiwangsa II meminta hak atas takhta Sumedang. Aria Suryadiwangsa II meminta bantuan Banten dengan janji, jika berhasil, Sumedang akan tunduk kepada Kesultanan Banten. Permintaan tersebut dipenuhi Sultan Banten karena ia membutuhkan tambahan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan Mataram. Rangga Gede tidak mampu melawan Banten dan menyingkir ke Mataram.

Jabatan wedana bupati kemudian diberikan kepada Dipati Ukur dari Tatar Ukur. Ia terpilih karena menyanggupi tugas dari Mataram untuk merebut Batavia dari VOC. Namun, ia ternyata gagal. Ia dihukum di Mataram. Jabatan wedana bupati pun dikembalikan kepada Rangga Gede.

Untuk mengembalikan stabilitas politik akibat peristiwa Dipati Ukur 1641 - 1645, Sultan Mataram melakukan reorganisasi wilayah Priangan. Wilayah kekuasaan Dipati Ukur, yang meliputi Pamanukan, Ciasem, Karawang, Sukapura, Limbangan dan Bandung, dibagi menjadi empat kabupaten, yaitu Sumedang, Sukapura, Parakanmuncang dan Bandung.

Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian 19-20 Oktober 1677 dan 5 Oktober 1705 antara Mataram dan VOC. Perjanjian pertama untuk penyerahan wilayah Priangan Timur. Perjanjian kedua untuk penyerahan wilayah Priangan Tengah dan Priangan Barat.

VOC

Pada masa kekuasaan VOC di Priangan (1677-1800), sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah pemerintahan tidak langsung. Hal itu terjadi karena jumlah personel VOC di Priangan relatif sedikit, serta pandangan masyarakat pribumi yang sangat patuh dan hormat kepada penguasa lokalnya. Dengan alasan tersebut, struktur sosial yang sudah ada dibiarkan sehingga penguasa pribumi Priangan, yang disebut kaum menak, dapat tetap mengatur masyarakatnya.

Referensi

M.Luthfi Khair A., Rusydan Fathy (2021) Tahu Sejarah Tahu Sumedang LIPI Press